Kearifan Lokal Dalam Komunitas Nelayan Aceh   amien         17 Maret 2016         09:37:13         42x

Miftachhuddin Cut Adek, SE, M.Si
 (Anggota Bidang Hukum Adat MAA Provinsi Aceh)

PENDAHULUAN

Aceh memiliki luas wilayah perairan laut seluas 295.370 km2, yang terdiri dari laut wilayah (perairan teritorial dan perairan kepulauan) 56.563 km2 dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 238.807 km2. Aceh juga memiliki panjang garis pantai 1.660 km. dan 800 km diantaranya pernah rusak akibat tsunami, termasuk kerusakan 14 unit dermaga dan 20.000 ha lahan pertambakan masyarakat. Dengan luas wilayah dan potensi kelautan Aceh tersebut, sebuah kewajaran apabila 164.080 orang (4,07%) penduduk Aceh menggantungkan hidup pada sektor perikanan, baik sebagai nelayan, pedagang, dan buruh lainnya. Secara spesifik pada tahun 2007 tercatat 65.886 orang masyarakat Aceh berprofesi sebagai nelayan tetap dan tidak tetap, yang terkonsentrasi di 17 kabupaten/kota, jumlah ini mengalami peningkatan 2,2% dari tahun 2006 (63.062 orang). Sebagai tambahan, di Aceh Utara terdapat 27 kecamatan di mana delapan diantaranya berada di pesisir dengan jumlah nelayan di kabupaten tersebut mencapai 5.222 orang (1,6%) penduduk (493.670 orang). Sementara Bireuen, 12 dari 17 kecamatan diantaranya merupakan kecamatan pesisir, dengan jumlah nelayan 9.121 orang, atau 2,6% dari jumlah penduduk (351.835 orang). Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan ini bahkan menjadi faktor penentu munculnya profesi baru untuk menunjang aktivitas mereka, diantaranya adalah Panglima Laot, Utoh Peraho Aceh dan Muge Eungkot (pedagang ikan).

Dalam konteks pengembangan profesi nelayan sebagai penangkap ikan untuk komsumsi masayarakat di Aceh dan masyarakat dunia, di Aceh terdapat satu keterkaitan antara darat, hutan, laut sebuah sistem tradisional yang hingga saat ini masih berjalan. Sistem yang dimaksud di sini adalah interaksi antara nelayan dengan Panglima Laot, Utoh (pembuat perahu), muge dan toke (pemberi modal).

Masyarakat Nelayan Aceh adalah nelayan yang bertempat tinggal di wilayah pesisir yang mata pencahariannya sebagai penangkapan ikan di laut. Dalam kehidupan sosial kepada komunitas nelayan yang bermukim diwilayah pesisir terdapat norma-norma tradisi yang hidup dan berkembang hingga kini.  Kebiasaan tersebut yaitu, tentang adat istiadat yang mengkultur dan menjadi rujukan bagi masyarakat nelayan wilayah pesisir Aceh.

Lahirnya aturan adat-istiadat—sebagai kearifan lokal—di Aceh setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor penting yakni nilai-nilai keagamaan, dan fakta empiris dari sebuah aktifitas. Begitu pula halnya dengan aktifitas profesi nelayan. Di dalam setiap komunitas nelayan di Aceh bisa dipastikan memiliki aturan adat lokal yang mengatur berbagai kegiatan nelayan itu sendiri. Aturan adat itu dimulai dari pembuatan peraho, aturan mencari ikan dilaut, aturan memimpin nelayan dan aturan pemasaran ikan oleh muge dan toke bangku. Kalau dalam aturan adat nelayan yang paling banyak dikenal adalah “hukom adat laot” (hukum adat laut). Meskipun ada kemungkinan terdapat perbedaan aturan di sebuah komunitas dengan komunitas nelayan lainnya, tetapi aturan tersebut hampir selalu berangkat dari nilai-nilai keislaman dan pengalaman nelayan dalam menjalankan profesinya. Ini bisa dilihat misalnya dari aturan yang melarang nelayan untuk melaut di hari Jum’at. Ditinjau lebih jauh, aturan ini sebenarnya bertujuan agar nelayan melakukan ibadah shalat Jum’at. Setidaknya ada empat alasan mengapa hari jumat ditetapkan sebagai hari pantang meulaot bagi seluruh nelayan Aceh.  Pertama, karena alasan religius. “Bagi nelayan Aceh yang muslim, hari libur melaut itu mereka manfaatkan untuk menunaikan kewajiban shalat jumat berjemaah. Kalau nelayan tetap melaut, hampir tak mungkin bagi mereka menunaikan shalat jumat secara berjemaah tepat waktu.

Alasan kedua, karena pertimbangan ekologis. “Kita upayakan dalam seminggu harus ada satu hari di mana seluruh biota laut hidup tenang, tanpa diusik oleh para nelayan, sehingga memungkinkan ikan, udang, dan lainnya berpijah. Masa tenang itu ditetapkan hari jumat. Ketiga, karena alasan reparasi. Hari tidak melaut itu bisa digunakan para nelayan untuk memperbaiki jala, jaring, pukat, perahu, atau boatnya, sehingga ketika turun melaut lagi kondisi alat-alat tangkapnya dalam keadaan prima. “Kalau alat tangkapnya bagus, tidak bolong-bolong, hasil tangkapannya pun maksimal.

Selanjutnya pada masa mereparasi alat tangkap itu biasanya terjalin pula nilai-nilai komunal (kerja sama atau kegotong-royongan), sebab pekerjaan memperbaiki alat tangkap itu biasanya dilakukan bersama-sama oleh kelompok nelayan sebelum waktu shalat Jumat tiba. “Ini alasan keempat, mengapa jumat ditetapkan sebagai hari pantang melaut bagi seluruh nelayan Aceh bahwa dengan adanya hari libur memungkinkan para nelayan bergabung kembali dengan keluarganya, setelah berhari-hari melaut. Demikian juga dengan anjuran untuk melaut pada akhir-akhir tanggal bulan hijriah untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik. Contoh lainnya adalah larangan melaut pada musim angin barat agar nelayan terhindar bahaya kecelakaan di laut.

Di sini perlu dipahami juga, bahwa aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat nelayan tersebut —sebagaimana lazimnya aturan adat lainnya—dibangun dalam bentuk yang tidak tertulis tetapi dipahami secara kolektif. Dari berbagai aturan yang ada di berbagai komunitas nelayan tersebut, kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi keselamatan nelayan dalam menjalankan profesinya, memaksimalkan hasil tangkapan (produksi), menjunjung tinggi nilai keagamaan, dan menata kehidupan sosial nelayan.

Nelayan dalam hal ini adalah masyarakat yang bekerja melaut, baik menggunakan perahu dayung, perahu motor, maupun kapal motor. Sesuai dengan definisi kebahasaan, yaitu orang yang matapencaharian utamanya menangkap ikan,[1]. Tetapi proses kehidupan nelayan ini sangat erat kaitannya secara adat dan budaya serta profesi dengan proses-proses adat lainnya, seperti Panglima Laot, Utoh Peraho, Toke Bangku dan Pawang. Walaupun kegiatan mereka tidak  tidak dapat disebut sebagai nelayan. Guna melengkapi gambaran mengenai kehidupan masyarakat nelayan di Aceh, berikut diuraikan beberapa kelembagaan-kelembagan adat atau profesi yang terkait erat dengan aktivitas nelayan

 

PANGLIMA LAOT

Panglima Laôt merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di propinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt. Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu uleebalang, sekarang pemerintah daerah).

Panglima Laot mulai dikenal sejak masa Kesulatanan Aceh dahulu. Di masa lalu, Panglima Laôt merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laôt berkoordinasi dengan uleebalang, yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laôt bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini mulanya dijabat secara turun temurun dan sekarang dipilih secara musyawarah dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.

Struktur adat ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan kepemerintahan daerah sebagai organisasi kepemerintahan tingkat desa di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 1/1977 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar). Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail. Pada tahun 1990, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah No. 2/1990 dan Qanun nomor. 9 tahun 2008 serta qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat, yang menyebutkan bahwa Panglima Laôt adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut.

Kewenangan Adat

Panglima Laôt berada di luar struktur organisasi pemerintahan, tetapi bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati). Wilayah kewenangan seorang Panglima Laôt tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan berbasis pada satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual ikan atau berdomisili yang disebut Lhôk. Lhôk biasanya berupa pantai atau teluk, bisa mencakup wilayah seluas sebuah desa/gampong, beberapa desa/gampong, kecamatan/mukim, bahkan satu gugus kepulauan. Di masa lalu, kewenangan adat Panglima Laôt meliputi wilayah laut dari pantai hingga jarak tertentu yang ditetapkan secara adat, yaitu ke darat sebatas ombak laut pecah dan ke laut lepas sejauh kemampuan sebuah perahu pukat mengelola sumber daya kelautan secara ekonomis. Seiring perkembangan teknologi perikanan, wilayah penangkapan ikan nelayan makin meluas dan melampaui batas-batas wilayah tradisional dalam lhôk, melintasi batas antar kabupaten, propinsi bahkan hingga perairan internasional. Untuk mengantisipasi konflik antar lhôk, dibentuklah Panglima Laôt tingkat Kabupaten dan Provinsi.

Wewenang Panglima Laot diatur dalam pasal 28 ayat (2) Qanun No.9 Tahun 2008. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan, Panglima Laot atau nama lain berwenang (a). Menentukan tata tertib pengkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;, (b). Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan;, (c). Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar wilayah Lhok;, dan (d). Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumberdaya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untui peningkatan kesejahteraan nelayan. Secara umum wewenang Panglima Laot mencakup 3 hal yaitu : 1) tertaib melaut, 2). Peradilan adat, 3). Adavokasi nelayan

Fungsi dan tugas

Secara umum, menurut pasal 28 ayat (2,3 dan 4) Qanun No.9 Tahun 2008 menyebutkan, Panglima Laot atau nama lain fungsi Panglima Laôt meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut, mengatur pengelolaan lingkungan laut, advokasi dan koordinasi. Tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial lhôk diatur dalam Hukum Adat Laôt, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laôt sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.

Dalam hukum adat ini, diatur pengeluaran ijin penangkapan ikan, baik yang diberikan oleh Panglima Laôt Lhôk maupun oleh pihak yang telah mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah lhôk tersebut. Akan tetapi, perijinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pawang pukat dan geuchik agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya.

Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan ijin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar (Harbourmaster) dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan rekomendasi (pas biru) dari Panglima Laôt. However, meski sudah mengantongi ijin tersebut, nelayan yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah lhôk tertentu harus mengikuti aturan-aturan hukum adat Laôt yang menaungi wilayah tersebut.

Tradisi menangkap ikan (meupayang)

Masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan di laut dan teknik ini diatur dalam Hukôm Adat Laôt, seperti seperti Palong, Pukat langgar, Pukat Aceh, Perahoe, Jalo, Jeue, Jareng, Ruleue, Kawe go, Kawe tiek, Geunengom, Bubee, Sawok/Sareng, Jang, Jeureumai, dan Nyap. Dalam menjalankan hukum Adat Laot dibutuhkan seorang “panglima laot lhok” (panglima laut wilayah) yang dipilih dari sejumlah “pawang laot” (pawang laut)[1] yang merepresentasikan nelayan di dalam komunitasnya. Seorang panglima laut yang terpilih harus memiliki pemahaman yang baik terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan profesi nelayan, seperti keahlian membaca cuaca, menafsir fenomena alam, dan pengetahuan untuk bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi ikan yang banyak. Di samping itu seorang panglima laut harus pula bijaksana, serta memiliki kepemimpinan yang kuat

Konflik dan Mediasi dalam Masyarakat Adat Laot

Penyelesaian sengketa secara mediasi itu tidak terlepas daripada  akar budaya masyarakat Aceh. Penyelesaian damai sering juga di sebut sebagai Peradilan Hukum Adat/Peradilan Adat saja. Namun yang terpenting adalah pada terapannya, model-model mediasi di dalam masyarakat Aceh, sudah lama dikenal, jauh sebelum masyarakat Aceh mengenai hukum Indonesia. Hanya saja, di Aceh model peudame ini belum menjadi perhatian banyak pihak. Namun, dalam perjalanan sejarah nya, ada beberapa hukum adat dan perangkatnya yang mencoba untuk menyelesaikan persoalan adat, yang tidak hanya konflik, tetapi juga urusan-urusan kehidupan sehari-hari.

Adanya lembaga-lembaga adat di Aceh seperti yang sekarang telah diakui  dalam peraturan perundang-undangan, sebelumnya digagas oleh Sultan Alauddin Riayatsyah II Al Qahhar (Poe teumeuruhom) (1539-1571), dimana sebelum adanya beliau, adat yang berlaku di Aceh adalah adat plak pleung. Sultan menyusun struktur masyarakat Aceh mulai dari sistem kependudukan sampai dengan pemerintahan dan terkenal dengan ungkapanya sebagai berikut:

 

Rumoh meu adat; pukat meu kaja; Umong meu ateung; ureung meu peutua; (Rumah bertata karma, pukat bertali temali, Sawah berpematang, orang berpemimpin)

Hadih maja tersebut mengadung pengertian bahwa dalam menjalani kehidupan dan dalam bertingkah laku serta berhubungan sesamanya, setiap orang dibatasi oleh hukum dan adat, ibarat sawah yang dibatasi oleh  pematang. Demikian pula  setiap manusia yang hidup bersama harus mempunya pimpinan serta diatur oleh adat istiadat. Bila dalam kehidupan bersama tersebut orang menginginkan hasil yang sebaik baiknya (seimbang, rukun, tenteram, aman dan damai), maka adat harus berperan pula. Ibarat sebuah pukat yang mempunyai jaring dan tali temali, yang menghambat ikan keluar dari jarring pukat tersebut.

Sekarang marilah kita lihat lihat satu persatu hukum adat yang masih hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Aceh dan telah diakui oleh peraturan perundang undangan. Dalam pasal 98 undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Pasal 14 Qanun Aceh No 9 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Pasal  2 Qanun Aceh tentang Lembaga Adat, terdapat 13 lembaga adat di Aceh yang masih diakui keberadaannya yaitu : Dari 13 lembaga adat di atas, ternyata belum semuanya dapat hidup dan berkembang dengan baik. Kita dapat membaginya kedalam 2 kelompok :

daftar nama yang sudah dikenal masyarakat

Ke 8 lembaga adat yang masih hidup dan berkembang itu mempunyai struktur adatnya masih dipertahankan, perangkat hukum adatnya masih mempunyai peranan, masih sering menggunakan teknik mediasi  untuk memutuskan sengketa-sengkata yang terjadi dalam masyarakat.

Sementara 5 lembaga adat lainnya yang stagnan, sebenarnya masih ada tetapi belum diberdayakan dengan baik, ibarat pepatah ”hidup segan mati tak mau”. Oleh karena itu, lembaga-lembaga adat yang belum tampak perkembangan itu, saya kira masih bisa diberdayakan dengan cara diberikan perhatian lebih oleh pemerintah Aceh, dan jati diri masyarakat Aceh bisa wujud kembali sesuai dengan semangat UUPA. Kalau tidak, lembaga adat itu akan hilang dengan sendirinya, padahal diketahui bahwa lembaga adat itu masih ada dan hidup dimasyarakat namun masih di dalam daerah yang sangat kecil dan terbatas.

Hal ini berbeda dengan lembaga hukom adat laot yang masih hidup dengan kiprahnya. Demikian juga Panglima Laotsebagai pemimpin masyarakat adat nelayan dan pemimpin dari lembaga hukom adat laot di Aceh tampak masih bergairah dan penuh dinamika. Salah satu yang menarik untuk diperhatikan  bagaimana hukom adat laot masih berfungsi dalam penyelesaian sengketa antar nelayan di Aceh, di saat hukom adat darat tampaknya masih jauh panggang dari api.

 Penyelesaian Sengketa Nelayan di Laot

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat nelayan biasanya melalui 2 cara yaitu musyawarah dan melalui peradilan/Persidangan adat Laot. Tingkatan penyelesaian sengketa ini biasanya melalui lembaga hukum adat laot, yang terdiri atas dua tingkatan yaitu (1) Panglima LaotLhok dengan wilayah ”yurisdiksi” pada masing-masing wilayah lhok yang bersangkutan (biasanya sebuah teluk atau pantai tempat pendaratan perahu); dan (2) Panglima Laotkabupaten/kota jika terjadi sengketa antar nelayan dalam beberapa wilayah hukum adat lhok dalam beberapa wilayah hukum adat lhok dalam satu kabupaten.

Sebenarnya hubungan antara Panglima LaotLhok dengan Panglima Laot kabupaten/kota bukan peradilan tingkat banding sebab pada prinsipnya kewenangan penyelesaian sengketa ada pada Adat Laot Lhok sendiri. Kewenangan Panglima Laotkabupa-ten/Kota hanyalah dalam (1) Jika pihak-pihak yang bersengketa berada atau berdomisili dalam dua wilayah lhok yang berbeda; dan (2) Jika per-kara yang diperiksa oleh pengadilan adat lhok dianggap terlalu berat dapat dilimpahkan untuk diselesaikan oleh pengadilan laot kabupaten/ kota.

Jadi sebenarnya forum peradilan adat laot ini hanya satu kali yang bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lainnya. Hal ini meng-isyaratkan bahwa pihak-pihak yang berperkara wajib tunduk dan patuh pada hasil keputusan persidangan adat. Sebab proses persidangan adat itu sendiri merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan dari pihak-pihak yang berperkara. Selain itu hukom adat Laot ini juga tidak memiliki lembaga eksekusi yang dapat mengambil tindakan paksa untuk pelaksa-naan keputusan. Putusan senantiasa dilaksanakan secara sukarela.

Jenis-jenis Sengketa yang sering di Laporkan

  1. Sengketa perkelahian (phisik) antar nelayan yang terjadi di wilayah laut
  2. Sengketa peupok boat/perahu dalam perebutan ikan
  3. Sengketa peupok pukat/koh kawe/puphok kawe
  4. Sengketa pengrusakan rumpon atau jenis alat lain milik orang lain
  5. Sengketa pembagian hasil ikan milik boat A yang ditangkap oleh boat B apabila salah satu pihak merasa tidak adil dalam pembagian hasilnya

Biasanya jenis sengketa nomor 1,2,3 dan 4 dapat diselasaikan secara musyawarah yang diakhiri dengan cara muemat jaro (bersalam-salaman) atau ada juga dikuti dengan prosesi adat lainnya seperti peusunteng. Sedangkan sengketa seperti nomor 5 diatas biasanya sering dibawa keperadilan/persidangan Hukom Adat Laot dan persidangannya biasanya dilakukan di “Balee Nelayan”.

Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Nelayan

Proses mediasi yang digunakan masyarakat hokum adat Laot pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Secara garis besar proses mediasi dalam hokum adat dapat dikemukakan seperti dibawah ini.

Pertama, para pihak yang bersengketa melaporkan kepada Panglima Laot(mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Kedua, Panglima Laot sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan, dengan cara memangil/mendatangi perpihak atau kedua belah pihak yan bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa. Biasanya Panglima Laotmelibatkan tokoh adat yang lain yang independen. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat cepat tercapai.

Ketiga, Panglima Laot menesahati kedua belah pihak agar persoalan tersebut jangan di bawa keparadilan adat dan kedua belah pihak sebaiknya dapat berdamai.

Keempat, bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternative penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunankan bahasa agama dan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakatan untuk berdamai dengan sejumlah tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi,maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat dan kerabat dari kedua belah pihak.

Kelima, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat. Dengan demikian, maka berakhirlah proses mediasi dalam masyarakat hokum adat.

Keenam, apabila proses perdamaian dengan system musyawarah tidak bisa dijalankan, baru kedua belah pihak di bawa kepersidangan/peradilan Hukom adat laot.

Persidangan /peradilan Adat Laot.

Dari gambaran singkat tentang penyelesaian sengketa laot diatas dapat disimpulkan bawah pimpinan figur Panglima Laot, ternyata memiliki tradisi lokal yang khas di Aceh dan didunia yang telah berjalan turun temurun. Mereka memiliki tata aturan sendiri tentang tata cara penyelesaian sengketa yang ditimbulkan di kalangan komunitas adat nelayan terutama dalam hal penangkapan ikan, pembagian hasil tangkapan, hari pantang meulaot serta berbagai tradisi dan hukom adat Laot yang harus dijaga bersama-sama. Tradisi lokal ini terpelihara dan memperkuat solidaritas, kebersamaan dan motivasi hidup para nelayan Aceh. (mif)

Persidangan adat laot ini ternyata mempunyai semacam kaidah hukum acara tersendiri. Berikut ini beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai kaidah hukum acara persidangan adat laot tersebut (1) Setiap orang/ pawang yang mengajukan perkara pada Lembaga Persidangan Hukom Adat Laot harus membayar uang meja (besarannya ditentukan oleh masing-masing Lhok); (2) Pengajuan perkara tidak boleh lewat hari Kamis. Sidang diadakan pada jam 09.00 WIB sampai dengan selesai setiap hari Jum’at; (3) Biaya sidang dipungut 10 persen dari uang hasil diperkarakan; (4) Penggugat sudah harus menghadirkan saksi-saksi pada saat sidang dibuka. Saksi-saksi dari pihak yang berperkara diisyaratkan harus mengangkat sumpah; (5) Sidang baru boleh dilaksanakan apabila dihadiri minimal 3 (tiga) orang anggota sidang. Anggota sidang ditambah 1 (satu) orang dari unsur Dinas Perikanan dan Kelautan; (6) Apabila penggugat atau tergugat tidak menghadiri sidang sampai dengan 2 (dua) kali persidangan, maka majelis akan mengambil keputusan; (7) Apabila pada sidang ketiga penggugat atau tergugat tidak hadir, perkara dapat ditolak dan lembaga hukum akan mengambil biaya sidang 10 persen dari uang yang diperkira-kan; dan (8) Penggugat diberi waktu selama 2 x 24 jam untuk membawa pengaduan kepada Panglima Laot sejak terjadinya perkara. Lewat dari waktu 2 x 24 jam, pengaduan dari penggugat, tidak dapat diterima atau menjadi batal.

Dari gambaran singkat tentang penyelesaian sengketa laot diatas dapat disimpulkan bawah pimpinan figur Panglima Laot, ternyata memiliki tradisi lokal yang khas di Aceh dan didunia yang telah berjalan turun temurun. Mereka memiliki tata aturan sendiri tentang tata cara penyelesaian sengketa yang ditimbulkan di kalangan komunitas adat nelayan terutama dalam hal penangkapan ikan, pembagian hasil tangkapan, hari pantang meulaot serta berbagai tradisi dan hukom adat Laot yang harus dijaga bersama-sama. Tradisi lokal ini terpelihara dan memperkuat solidaritas, kebersamaan dan motivasi hidup para nelayan Aceh. (mif)

Admin : Mukhlis
Mukhlis1706@gmail.com



SAMBUTAN KEPALA

amin_1

Sekretaris Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara

KEEP IN TOUCH
haba meualueb

yang utoh tayue ceumeulek

ALAMAT

Jl. Samudera - Lhokseumawe 

telp. (0645) 631894 fax.  (0645) 631894

Copyright @ 2016 MAA Developed By Majelis Adat Aceh. All right reserved
User Online: 25 Statistik: 48 / 10191